Surat Edaran Kepala Kantor Otban tentang Persyaratan dan Prosedur Pengoperasian Kendaraan di Sisi Udara

6 08 2013

Surat Edaran tentang Persyaratan dan Prosedur Pengoperasian Kendaraandownload





Kereta Bandara Pertama di RI Siap Meluncur 25 Juli

10 07 2013

Jakarta – Operator kereta Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara, PT Railink siap mengoperasikan kereta bandara pertama di Indonesia ini pada 25 Juli 2013. PT Railink yang merupakan anak usaha PT KAI dan Angkasa Pura II masih menunggu proses penyelesaian bandara pengganti Bandara Polonia Medan.

“Kita sudah siap tinggal menunggu penyelesaian bangunan di airport yang sedang dikerjakan Angkasa Pura II (AP II). 25 Juli bisa beroperasi kalau bandaranya memang sudah siap,” kata Direktur Utama PT Railink M.N. Fadhila kepada detikFinance, di Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Menurut Fadhil, saat ini progres penyelesaian konstruksi Bandara Kuala Namu secara operasional sudah sampai 97%. “Kita juga sudah persiapan simulasi operasional penumpang dan lain-lain dan secepatnya siap dibuka,” ujarnya.

Seperti diketahui, PT Kereta Api Indonesia (KAI) bersama dengan PT Angkasa Pura II akan meluncurkan kereta bandara pertama di Indonesia yang akan melayani rute Medan-Bandara Kuala Namu. Kereta yang dioperasikan oleh anak usaha patungan perseroan, PT Railink ini akan menggunakan kereta buatan Korea Selatan.

Untuk kereta bandara ini, PT Railink akan mengelola dua stasiun, yaitu:

Stasiun CRT (City Railway Station) di Stasiun Medan

Stasiun ART (Airport Railway Station) di Bandara Kuala Namu

Harga Tiket Rp 80.000

Selain itu, Railink telah menetapkan harga tiket kereta bandara sebesar Rp 80.000 sekali perjalanan. Besaran angka itu sudah disesuaikan berdasarkan kesepakatan pihak terkait.

“Tarifnya Rp 80.000. Itu sudah didiskon awalnya kita pakai Rp 100.000,” ungkapnya.





Kualanamu Beroperasi 25 Juli Pukul 00.00 WIB

10 07 2013

LUBUKPAKAM – Komisi V DPR-RI bersama pemerintah pusat (kementerian terkait) sepakat menghentikan pengoperasian Bandara Polonia, 24 Juli pukul 24.00 WIB. Hal itu dilakukan seiring dengan pelaksanan Soft Opening Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA).
“Pada 25 Juli pukul 00.00, KNO (Bandara Kualanamu) mulai beroperasi, artinya seluruh penerbangan di bandara sini,” papar Direktur Keuangan PT AP II Dr Laverensius Manurung SE MSI dihadapan anggota Komisi V DPR-RI dan Menteri Perhubungan, serta Menteri PU dan rombongan di terminal keberangkatan KNIA, Kamis (2/4).

Ditambahkannya, meski masih banyak pembenahan yang harus dilakukan menjelang pelaksanan soft opening itu. Laverensius menekankan pihaknya telah melakukan publikasi terhadap lembaga-lembaga penerbangan internasional sebagai syarat pelaksanan soft opening setiap bandara.

“Bila tertunda lagi, ini akan mempertaruhkan nama bangsa oleh karena itu mari sama-sama kita melakukan upaya mengeliminir kekurangan dari KNIA, khususnya aksesbilitasnya,” tambahnya.

Read the rest of this entry »





PERUM NAVIGASI PENERBANGAN BEROPERASI 2013

31 10 2012

Setelah melalui proses dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77/2012, 13 September 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), Januari 2013 mendatang diagendakan Perum Navigasi resmi beroperasi dan menjadi provider tunggal dalam melayani navigasi penerbangan.

Saat ini untuk Air Traffic Controller (ATC) atau navigasi udara dikelola oleh beberapa penyelenggara diantaranya Unit Pelayanan Tugas Ditjen Perhubungan Udara, PT. Angkasa Pura I, PT. Angkasa Pura 2, dan Bandar Udara Khusus, namun sesuai dengan amanah UU Penerbangan No 1/2009 pasal 271 yang menyatakan bahwa menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan, pemerintah membentuk suatu lembaga penyelenggara naviagi penerbangan.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S. Gumay mengemukakan, dalam pembentukan Perum Navigasi tidak serta merta semuanya berubah namun ada masa-masa pengalihan tugas yang diatur dalam PP, diantaranya pengalihan pusat pelayanan navigasi penerbangan wilayah Barat dan Timur, pengalihan unit penyelenggara yang dikelola AP1 dan AP2, serta UPT Ditjen Hubud.

“Nantinya pusat pelayanan navigasi penerbangan wilayah Barat di Jakarta dan untuk wilayah Timur di Makasar,” ujar Herry Bakti di Jakarta, Rabu (17/10).

Perum Navigasi Penerbangan itu menurut Herry juga tidak secara langsung dapat mengambil alih pengelolaan navigasi udara di wilayah Flight Information Region (FIR) Batam dari yang sampai saat ini masih dikelola pemerintah Singapura.

Saat ini menurut Herry yang tengah dilakukan adalah pembentukan tim pengalihan penyelenggara navigasi penerbangan, mempersiapkan teknik operasional, pengalihan aset, penyusunan peraturan tentang fit and proper test, persiapan pengalihan aset, menyusun konsep struktur organisasi, persiapan pengalihan SDM.

Sementara, Direktur Navigasi Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Inchwanul Idrus mengatakan pendirian Perum PPNPI ini membutuhkan modal Rp97,95 miliar dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

“Dana tersebut berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kemenhub yang pengadaannya bersumber dari dana APBN 2010 dan 2011,” ungkap Ichwanul.

Pendanaan yang ada, meliputi peralatan navigasi yang berada di Bandara Iskandar di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah senilai Rp22,44 miliar, Bandara Juwata di Tarakan, Kalimantan Timur Rp22,45 miliar, Bandara Sentani di Jayapura Rp48,65 miliar, serta di Bandara Dewandaru di Karimun Jawa, Jawa Tengah Rp4,39 miliar.





SEMUA MASKAPAI WAJIB TERAPKAN PSC DALAM TIKET

31 10 2012

Menteri Perhubungan E. E. Mangindaan mengungkapkan alasan mengapa baru maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang terlebih dahulu menerapkan penggabungan passenger service charge (PSC) ke dalam tiket. Tarnyata hal itu semata-mata soal kesiapan maskapainya. Kedepan, semua maskapai diwajibkan menggunakan aturan ini. Sampai saat ini hanya maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia Tbk yang menunjukkan kesiapannya. “Jadi dalam hal ini, yang lebih siap lebih dahulu adalah Garuda. Kita lihat dulu bagaimana hasilnya. Anggap saja ini sebagai uji coba dulu, nanti yang lain mengikuti,” kata Menteri Perhubungan usai Rapimnas Kadin di Hotel Shangri La, Jakarta, Selasa (2/10).

Ditambahkan oleh Menhub, setelah maskapai penerbangan milik BUMN ini terbukti berhasil melakukan sistem ini, maka akan dilakukan evaluasi agar maskapai penerbangan lain bisa mengikuti. “Habis itu kita akan mengevaluasi dulu hal-hal yang masih harus dibicarakan,” tambahnya.

Seperti diketahui, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II dan PT Garuda Indonesia telah menandatangani kesepakatan ketentuan biaya passenger service charge (PSC) dimasukkan ke dalam tiket penerbangan mulai diberlakukan pada 4 Oktober mendatang. Sedianya aturan ini akan diberlakukan pada 1 Oktober.

Karena kebijakan ini baru diberlakukan pada tanggal 4 Oktober, maka masih ada masa transisi dari tanggal 1-3 Oktober 2012. “Selama masa transisi tersebut, para penumpang masih harus membayar PSC di bandara seperti yang berlaku saat ini,” kata Tri Sunoko.





Perpindahan Bandara Internasional Polonia Medan ke Bandara Kuala Namu

17 10 2011

MEDAN – Walaupun Bandara Internasional Kuala Namu di Desa Beringin, Kabupaten Deli Serdang digadang-gadang selesai tahun 2012 mendatang, tapi perpindahan Bandara Internasional Polonia Medan ke Bandara Kuala Namu tidak gampang. Perpindahan ini dirasa sangat tidak memungkinkan mengingat sejumlah tahapan belum dilakukan.  

Air Trafic Services (ATS) Regional Coordinator, Syafei Samsudin mengatakan, perpindahan bandar udara ada dua, perpindahan air service-nya dan perpindahan airport (sisi darat). Dia menyebutkan, ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan sebelum sebuah Bandar udara dipindahkan. Satu diantaranya, pengumuman kepada seluruh dunia bahwa akan ada perpindahan bandara 56 hari atau dua bulan sebelum bandara baru beroperasi. Selain itu, tahapan lain yang tak kalah penting adalah trial operation.

“Karena kan peralatan di sana semuanya baru. Karena itu harus ada trial operation, mencoba peralatan, mana kira-kira yang layak atau enggak, dimana kekurangannya, itu kan user-nya kita sebagai pengatur lalu lintas udara,” ujarnya hari ini.

Syafei menambahkan, trial operation bukanlah hal yang sederhana. Dibutuhkan pelatihan untuk memahami dan bisa menggunakan peralatan baru tersebut. “Tidak mudah, misalnya alat ini suka mati setiap detik, yang lain masih kurang, atau bagaimana. Ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit,” bebernya.

Dia menjelaskan, untuk trial operation, dibutuhkan waktu paling cepat tiga bulan. Dalam tahap itu, jika belum puas, pelatihan dapat diperpanjang lagi hingga peralatan tersebut bisa mengakomodir apa yang diinginkan. Bila trial operation tidak berhasil, waktu percobaan dapat diperpanjang hingga sampai setahun, bahkan bisa lebih.

Read the rest of this entry »





Sosialisasi Otoritas Bandara Wilyah II oleh Bpk Razali Abu Bakar di hotel Hermes B.Aceh & Buber

27 08 2011

Sosialisasi Otoritas Bandara Wilyah II oleh Bpk Razali Abu Bakar di hotel Hermes B.Aceh & Buber








Follow

Get every new post delivered to your Inbox.